TANA TORAJA | KATA-KITA.ID — Slogan pembangunan “Toraya Masero” yang terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali dipertanyakan. Hingga memasuki Februari 2026, sejumlah proyek fisik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dilaporkan belum juga rampung.
Kondisi tersebut menjadi sorotan publik karena berbanding terbalik dengan narasi kemajuan dan kesejahteraan yang kerap disampaikan pemerintah daerah. Di lapangan, proyek-proyek yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan masyarakat justru masih terbengkalai tanpa kejelasan waktu penyelesaian.
Ketua LSM Control Analisa Temuan Rakyat Toraja (Catur), Barnabas Solon, menilai keterlambatan ini bukan persoalan sepele. Menurutnya, anggaran sudah dicairkan dan kontrak kerja telah diteken, namun hasil nyata belum dirasakan masyarakat.
“Anggaran sudah digelontorkan, kontrak sudah ditandatangani, tapi proyeknya belum selesai. Ini patut dicurigai. Ada masalah serius dalam perencanaan, pengawasan, dan ketegasan pemerintah daerah terhadap rekanan,” ujar Barnabas di Makale, Senin (2/2/2026).
Barnabas menegaskan, keterlambatan proyek APBD 2025 mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah. Ia menilai uang rakyat berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal, bahkan bisa berujung pada pemborosan anggaran dan beban pekerjaan sisa yang harus ditanggung di tahun berikutnya.
“Ini bukan sekadar keterlambatan teknis. Ini indikasi lemahnya manajemen proyek pemerintah. Jika dibiarkan, daerah bisa menanggung kerugian besar dan membuka ruang persoalan hukum,” tegasnya.
Ia juga menilai kondisi tersebut semakin menguatkan anggapan publik bahwa slogan “Toraya Masero” lebih banyak berhenti sebagai jargon politik, bukan sebagai cerminan kinerja pemerintahan yang nyata di lapangan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dinilai terus tergerus.
Atas situasi itu, Barnabas mendesak aparat pengawas internal, DPRD Tana Toraja, hingga lembaga pemeriksa eksternal untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek APBD 2025 yang belum tuntas.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya pembangunan yang tercoreng, tetapi juga bisa menyeret pihak-pihak tertentu ke ranah hukum,” pungkasnya.
