KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Ratusan massa aksi dari Kecamatan Bittuang dan Masanda yang mengatasnamakan diri Koalisi Rakyat Toraja Tolak Geothermal menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Tana Toraja, Jumat (13/3/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap rencana proyek geothermal di wilayah Bittuang dan sekitarnya yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan wilayah pertanian.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk penolakan serta menyampaikan orasi yang menuntut pemerintah daerah mengambil sikap tegas menolak rencana proyek geothermal di wilayah mereka.
Namun massa aksi sempat kecewa karena Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, tidak berada di kantor saat mereka datang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Kekecewaan massa semakin bertambah karena mereka berharap dapat berdialog langsung dengan bupati sebagai pengambil kebijakan tertinggi di Kabupaten Tana Toraja terkait rencana proyek tersebut.
Meski tidak dapat bertemu dengan bupati, massa aksi akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Laso’ Paundanan, yang kemudian berdiskusi dengan perwakilan massa.
“Kami meminta agar bapak wakil Bupati bisa memberikan kami jaminan hitam diatas putih bahwa tuntutan kami saat ini akan segera disampaikan kepada Bupati,” kata salah satu perwakilan massa aksi.
Dalam pertemuan tersebut, Erianto menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan terkait tuntutan massa aksi.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan, kebijakan saya terbatas,” ujar Erianto di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut membuat massa kembali menyampaikan desakan agar pemerintah daerah memberikan sikap yang jelas terkait penolakan masyarakat terhadap proyek geothermal di wilayah Bittuang.
Massa juga meminta agar Wakil Bupati memberikan kepastian bahwa seluruh tuntutan mereka akan disampaikan langsung kepada Bupati Tana Toraja untuk segera ditindaklanjuti.
Situasi sempat memanas ketika massa menilai pihak pemerintah daerah terlalu lama memberikan surat pernyataan yang berisi komitmen Wakil Bupati untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada bupati.
Bagi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Toraja Tolak Geothermal, sikap pemerintah daerah yang belum memberikan keputusan tegas dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak satu suara dengan masyarakat yang menolak proyek tersebut.
Massa juga menilai pemerintah daerah seharusnya berdiri bersama masyarakat dalam menjaga lingkungan, ruang hidup, serta keberlanjutan wilayah yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga di Bittuang dan Masanda.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa juga menegaskan akan terus mengawal isu penolakan proyek geothermal hingga pemerintah daerah memberikan sikap yang jelas terhadap tuntutan masyarakat.
