KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Hukum Sulawesi Selatan (Formahum Sulsel) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Selatan untuk segera melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja.
BACA JUGA: SPPG Pantan Ditutup, SPPG Tambunan Lolos Meski Akui Lalai Sajikan Rambutan Busuk
Pasang Iklan di SiniPasang Iklan di Sini
Desakan tersebut disampaikan setelah ditemukannya buah rambutan busuk yang lolos ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan kepada siswa.
Ketua Umum Formahum, Wildan Naim, menilai kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat program MBG menyasar anak-anak sekolah.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya bergizi justru mengandung buah yang tidak layak konsumsi dan bisa membahayakan kesehatan siswa,” tegasnya, Jumat (20/03/2026).
Wildan mendesak agar BGN Sulsel tidak bersikap tebang pilih dalam memberikan sanksi terhadap pengelola SPPG. Ia mencontohkan kasus sebelumnya di SPPG Pantan di kecamatan Makale, Tana Toraja yang langsung dikenai sanksi setelah ditemukan buah salak busuk dalam menu MBG.
BACA JUGA: Rambutan Busuk Lolos ke Menu MBG, SPPG Tambunan Akui Sedikit Lalai
Menurutnya, perlakuan yang sama seharusnya juga diterapkan kepada SPPG Tambunan demi menjaga kualitas program MBG dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau SPPG Pantan bisa disanksi karena kelalaian, maka SPPG Tambunan juga harus dievaluasi secara serius. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan aturan,” ujarnya.
Wildan juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengadaan bahan makanan harus diperketat, mulai dari proses pembelian hingga penyortiran sebelum didistribusikan kepada siswa.
BACA JUGA: Kepala BGN Tegaskan Tak Pernah Larang Unggah Menu MBG di Media Sosial
Ia menambahkan, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak, sehingga setiap kelalaian dalam pelaksanaannya berpotensi merugikan generasi muda.
“Jangan sampai program yang baik justru tercoreng karena kelalaian pengelola di lapangan. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan,” tutupnya.
