KATA-KITA, JAKARTA – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyampaikan keberatan atas adanya pembatasan terhadap pemberitaan bencana di wilayah Sumatera yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pembatasan tersebut dinilai mengganggu kerja jurnalistik serta hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat.
KKJ mencatat sejumlah peristiwa, mulai dari intimidasi terhadap jurnalis yang meliput bantuan internasional, penghapusan pemberitaan bencana di sejumlah media daring, hingga penghentian siaran laporan langsung dari lokasi bencana. Situasi ini dinilai berpotensi menghambat keterbukaan informasi di tengah kondisi darurat.
Koordinator KKJ, Erick Tanjung, menyampaikan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dari demokrasi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap kerja pers.
Selain itu, KKJ menilai pembatasan informasi bencana dapat berdampak pada keselamatan publik. Informasi yang akurat dan faktual sangat dibutuhkan masyarakat untuk memahami kondisi di lapangan serta mengambil langkah antisipatif.
KKJ juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam situasi bencana dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab negara kepada warga.
Melalui pernyataan ini, KKJ mendorong pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap jurnalis dalam peliputan bencana, memastikan tidak ada intervensi terhadap kerja media, serta membuka ruang informasi yang transparan dan akuntabel bagi publik.
KKJ merupakan aliansi organisasi pers dan masyarakat sipil yang dibentuk untuk mengawal keselamatan jurnalis serta mendorong penegakan kebebasan pers di Indonesia.
Editor: Redaksi
