KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Aksi unjuk rasa penolakan proyek geothermal di Kecamatan Bittuang kembali memanas. Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Toraja Tolak Geothermal menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Tana Toraja, Jumat (13/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa melakukan aksi bakar ban di depan Kantor Bupati Tana Toraja sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan keputusan tegas terkait tuntutan penolakan proyek geothermal di wilayah Bittuang dan sekitarnya.
Aksi yang diikuti masyarakat dari Kecamatan Bittuang dan Masanda itu diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk penolakan, serta seruan agar pemerintah daerah segera mengambil sikap berpihak kepada masyarakat.
Salah satu perwakilan massa aksi dalam orasinya menyebut aksi bakar ban tersebut merupakan bentuk simbolik dari kemarahan dan kekecewaan masyarakat yang merasa tidak didengar oleh pemerintah daerah.
“Aksi bakar ban ini adalah simbol perlawanan kami. Masyarakat Bittuang dan Masanda tidak ingin wilayah kami dijadikan lokasi proyek yang berpotensi merusak lingkungan dan ruang hidup kami,” ujar salah satu perwakilan massa aksi di tengah demonstrasi.
Massa aksi menilai proyek geothermal berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, lahan pertanian, serta sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Aliansi Rakyat Tolak Geothermal Seruduk Kantor Bupati, Massa Desak Sikap Tegas Bupati Zadrak Tombeg
Situasi sempat memanas ketika massa mengetahui Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg, tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Massa yang sejak awal berharap dapat bertemu langsung dengan bupati pun menyampaikan kekecewaan mereka.
Meski demikian, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto Laso’ Paundanan, yang kemudian melakukan dialog dengan peserta aksi.
Dalam kesempatan tersebut, Erianto menyampaikan bahwa dirinya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan, kebijakan saya terbatas,” ujar Erianto di hadapan massa.
Mendengar hal tersebut, massa aksi meminta agar wakil bupati menyampaikan secara langsung tuntutan masyarakat kepada Bupati Tana Toraja sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah tersebut.
BACA JUGA: Enggan Tanda Tangani Pernyataan Tolak Geothermal, Bupati Tana Toraja Dikurung Massa di Kantor DPRD
Ketegangan sempat terjadi ketika massa menilai proses penyampaian komitmen pemerintah daerah berlangsung lambat. Namun setelah dilakukan dialog, wakil bupati akhirnya menyatakan akan menyampaikan seluruh tuntutan masyarakat kepada bupati untuk dibahas lebih lanjut.
Koalisi Rakyat Toraja Tolak Geothermal menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu penolakan proyek geothermal di Bittuang hingga pemerintah daerah memberikan sikap yang jelas terhadap tuntutan masyarakat.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu bentuk tekanan publik agar kebijakan pembangunan di Tana Toraja tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
