KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Pernyataan Camat Bittuang, Abigael Misalayuk, terkait rencana proyek geothermal di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video yang beredar tersebut, Abigael Misalayuk terlihat menyampaikan pandangannya terkait proyek geothermal saat memberikan sambutan dalam sebuah acara rambu solo’ (upacara kematian) di wilayah Kecamatan Bittuang.
BACA JUGA: Simbol Perlawanan Proyek Geothermal, Massa Aksi Bakar Ban di Kantor Bupati Tana Toraja
Menurutnya, rencana proyek geothermal tidak seperti yang dibayangkan masyarakat selama ini dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.
“Proyek geothermal itu tidak seperti yang masyarakat bayangkan. Terlalu menakutkan,” ujar Camat Bittuang.
Ia menjelaskan bahwa survei lahan sekitar 12 hektare yang disebut-sebut menjadi bagian dari rencana proyek geothermal sejatinya masih sebatas survei bawah tanah untuk melihat potensi sumber uap panas bumi.
“Belum tentu juga dikelola sampai di dalam. Kalau kecil uapnya, oh batal. Kalau memungkinkan yah lanjut,” kata camat.
Dalam penjelasannya, camat juga membandingkan polemik proyek geothermal dengan penolakan masyarakat terhadap proyek pelebaran jalan yang sebelumnya sempat menuai protes.
BACA JUGA: Aliansi Rakyat Tolak Geothermal Seruduk Kantor Bupati, Massa Desak Sikap Tegas Bupati Zadrak Tombeg
Menurutnya, meskipun sempat ditolak oleh masyarakat, proyek tersebut tetap berjalan karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Dari kota itu ditolak, tapi tetap dikerja, karena itu kewenangan pusat. Harus dibedakan kewenangan pusat dan daerah, ini ada undang-undangnya,” ketusnya.
Namun pernyataan yang paling menjadi sorotan adalah ketika camat menyinggung bahwa aksi demonstrasi masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat berdampak terhadap bantuan sosial yang masuk ke wilayah Bittuang.
“Bagaimana nanti kalau bantuan-bantuan, kalau bantuan kita mau cair, mau cair ke lembang apa segala, itu sangat mempengaruhi. Semua ada dasar hukumnya,” kata camat.
Ia juga menyinggung kemungkinan bantuan sosial tidak diterima apabila masyarakat dianggap melawan pemerintah.
“Jika melawan pemerintah, tunggu dulu yah tanda tanya. Yang menerima PKH, bansos atau apa, itu tidak ada,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak karena dianggap mengaitkan penolakan masyarakat terhadap proyek geothermal dengan akses terhadap bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya.
BACA JUGA: Proyek Geothermal Bittuang Tanpa Sosialisasi, Warga Balla Tegas Menolak
Sebelumnya, masyarakat dari Kecamatan Bittuang dan Masanda telah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana proyek geothermal, termasuk demonstrasi di Kantor DPRD dan Kanto Bupati Tana Toraja.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Toraja Tolak Geothermal menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, lahan pertanian, serta ruang hidup masyarakat di wilayah mereka.
