KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Salah satu perwakilan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Tolak Geothermal Bittuang, Daniel Somba, menagih janji Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terkait surat rekomendasi penolakan proyek geothermal di Kecamatan Bittuang yang sebelumnya disebut akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Daniel Somba usai masyarakat mendatangi kantor Bupati Tana Toraja untuk mempertanyakan tindak lanjut surat rekomendasi penolakan geothermal yang sebelumnya telah dikeluarkan DPRD Tana Toraja.
BACA JUGA: Warga Bittuang Desak Bupati Tana Toraja Nyatakan Sikap Tertulis Tolak Geothermal
Menurut Daniel, masyarakat kesulitan mendapatkan kejelasan mengenai bukti pengiriman surat rekomendasi tersebut ke pihak kementerian.
“Kami datang untuk memastikan tindak lanjut dari surat rekomendasi itu. Tapi kenyataannya kami tidak mendapatkan kejelasan terkait bukti pengirimannya ke kementerian,” ujar Daniel Somba kepada KATA-KITA, Senin (16/03/2026).
Ia mengungkapkan bahwa saat masyarakat datang menanyakan hal tersebut, Bupati Tana Toraja tidak berada di tempat, sementara Wakil Bupati disebut tidak mengetahui secara pasti mengenai proses pengiriman surat tersebut.
“Pak Bupati tidak ada di tempat, pak Wakil juga tidak tahu, sementara rekomendasi dari DPRD hanya sebatas meneruskan. Lalu kami bertanya, sebenarnya surat itu sudah dikirim atau belum?” kata Daniel.
BACA JUGA: Viral di Medsos, Camat Bittuang Sebut Penolakan Geothermal Bisa Pengaruhi Bansos dan PKH
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat semakin mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menolak proyek geothermal di Bittuang.
Daniel juga mengungkapkan bahwa masyarakat bahkan diminta untuk menghubungi sendiri pihak yang disebut bertugas mengirimkan surat rekomendasi tersebut.
“Pegawai yang katanya disuruh mengirim surat itu tidak ada dan tidak bisa dihadirkan. Bahkan Pak Sekda, Rudhy Andilolo, memberikan kami nomor kontak orang tersebut dan menyuruh kami menghubungi sendiri,” ungkapnya.
BACA JUGA: Simbol Perlawanan Proyek Geothermal, Massa Aksi Bakar Ban di Kantor Bupati Tana Toraja
Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan sikap pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Apakah seperti itu cara pemerintah melayani masyarakat? Masa kami disuruh mencari sendiri orang yang mengirim surat rekomendasi itu,” tegas Daniel.
Daniel Somba juga menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap sikap pemerintah daerah, khususnya karena Bupati Tana Toraja tidak menemui langsung masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Jelas kami sangat kecewa karena Bupati tidak mau bertemu dengan masyarakat. Sikap yang ditunjukkan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah juga tidak mencerminkan bagaimana pemerintah seharusnya melayani rakyatnya,” katanya.
BACA JUGA: Aliansi Rakyat Tolak Geothermal Seruduk Kantor Bupati, Massa Desak Sikap Tegas Bupati Zadrak Tombeg
Ia menegaskan bahwa masyarakat Bittuang akan terus berupaya menekan pemerintah daerah agar menunjukkan sikap yang jelas terkait penolakan proyek geothermal di wilayah mereka.
Menurut Daniel, masyarakat selama ini hidup dalam kondisi yang damai dan khawatir proyek geothermal justru akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat.
“Kalau pemerintah daerah tetap memaksakan proyek geothermal di Bittuang, kami sebagai masyarakat tidak akan pernah mengiyakan proses itu. Kami hidup damai di sini, jangan diganggu dengan kebijakan yang tidak mempertimbangkan masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA: Proyek Geothermal Bittuang Tanpa Sosialisasi, Warga Balla Tegas Menolak
Masyarakat Bittuang juga menyatakan akan terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan aspirasi mereka didengar oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait rencana proyek geothermal tersebut.
