KATA-KITA.ID | TANA TORAJA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja resmi mengeluarkan surat rekomendasi penolakan terhadap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi geotermal di wilayahnya.
Keputusan tersebut diambil setelah DPRD menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geotermal, dalam pertemuan yang digelar pada Jumat, (13/03/2026) di ruang rapat pimpinan DPRD.
Rapat yang dipimpin langsung unsur pimpinan DPRD itu dihadiri ratusan hingga sekitar seribu massa yang menyampaikan penolakan terhadap proyek panas bumi, khususnya di wilayah Kecamatan Bittuang.
Dua Poin Krusial Rekomendasi DPRD
Dalam surat rekomendasi bernomor 400.14.6/75/III/DPRD, DPRD Tana Toraja menegaskan sikap berpihak pada aspirasi masyarakat dengan dua poin utama:
1. Meneruskan penolakan ke pemerintah pusat, dengan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar segera menyampaikan sikap penolakan terhadap aktivitas geotermal kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta.
2. Penghentian proses eksploitasi di wilayah Bittuang, khususnya di Lembang Balla, sebagai tindak lanjut atas tuntutan masyarakat setempat.
Langkah DPRD ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab lembaga legislatif dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek geotermal.
Pimpinan DPRD menilai, aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan ruang hidup masyarakat.
Usai penyampaian aspirasi di DPRD, massa aksi dilaporkan melanjutkan pergerakan menuju Kantor Bupati Tana Toraja untuk menyuarakan tuntutan serupa kepada pihak eksekutif.
DPRD Tana Toraja diharapkan terus mengawal rekomendasi tersebut hingga mendapat tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
