KATA-KITA.ID | TANA TORAJA — Memasuki pertengahan bulan April 2026, proses tender sejumlah pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja belum juga berjalan alias molor.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengulang kegagalan pelaksanaan proyek seperti tahun sebelumnya.
Keterlambatan tender tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung pada molornya pekerjaan fisik di lapangan, bahkan berujung pada proyek yang tidak selesai tepat waktu atau menyebrang.
Pihak menilai situasi ini bukan hal baru. Pada tahun anggaran sebelumnya (2025) beberapa proyek dengan nilai besar dilaporkan tidak rampung sesuai jadwal dan terpaksa dilanjutkan atau “menyeberang” ke tahun berikutnya.
“Kalau tender saja belum jalan sampai April, ini sinyal bahaya. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun kemarin, proyek besar tidak selesai tepatGambar waktu dan akhirnya molor,” ujar salah satu sumber di Makale, Kamis (16/04/2026).
Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi program di tingkat OPD, serta minimnya pengawasan pihak DPRD Tana Toraja.
“Kinerja DPRD dan Pemda apa, kok sampai sekarang proyek belum juga ditenderkan ada apa?,” ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja didesak segera turun tangan untuk melakukan pengawasan ketat, termasuk memanggil OPD terkait guna meminta penjelasan atas mandeknya proses tender.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki peran penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan tidak merugikan kepentingan publik.
“Jika dibiarkan berlarut, keterlambatan ini berpotensi menurunkan serapan anggaran, memicu pekerjaan terburu-buru di akhir tahun, serta berdampak pada kualitas hasil pembangunan,” ketusnya.
Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan.
Keterlambatan tender yang terjadi saat ini membuka peluang besar terulangnya kejadian serupa, di mana proyek-proyek strategis tidak selesai dalam satu tahun anggaran dan harus dilanjutkan ke tahun berikutnya.
Jika hal ini kembali terjadi, maka efektivitas penggunaan anggaran daerah patut dipertanyakan.
