KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tana Toraja yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tana Toraja Tahun 2025 terus melanjutkan pembahasannya. Pada rapat yang digelar Kamis (7/5/2026).
Pansus menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, salah satunya terkait distribusi pupuk bersubsidi.
Rapat yang berlangsung secara internal tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja. Agenda kali ini difokuskan pada perampungan rekomendasi yang akan disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah.
Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Frans Sandakila’ Palloan, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai belum merata, khususnya di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak.
Menurut Frans, kelangkaan dan sulitnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian serius dari instansi terkait.
“Banyak keluhan yang kami terima dari masyarakat, khususnya petani di Simbuang dan Mappak. Pertanyaannya, di mana peran Dinas Pertanian dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Frans dalam rapat pansus.
Ia menilai, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Tana Toraja sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Meski demikian, Frans mengakui bahwa secara umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 telah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat pansus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Yusuf Pangaroan, dan diikuti oleh anggota pansus lainnya, yakni Frans Sandakila’ Palloan dari Fraksi Golkar, William S. Bombing dari Fraksi Demokrat, serta Marthen Tarukbua’ dari Fraksi Gerindra.
Hasil pembahasan dan rekomendasi pansus nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dalam sektor pertanian yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat pedesaan.
