KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan I disuspend sementara usai insiden dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diketahui, insiden keracunan itu dialami siswa sehari setelah menyantap menu makan bergizi gratis yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan I.
Rekomendasi tersebut disampaikan anggota DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tana Toraja terkait pelaksanaan MBG yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Tana Toraja, Jumat (4/9/2026).
Desakan suspend dinilai perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi dan pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, sembari menunggu hasil pemeriksaan atau uji laboratorium sampel makanan yang saat ini tengah diuji
Sebelumnya, RDP sempat diskors karena pihak pengelola SPPG Batupapan I dan pihak sekolah belum hadir dalam rapat. Sejumlah anggota DPRD bahkan meminta rapat tidak dilanjutkan sebelum pihak-pihak tersebut dihadirkan.
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Semuel Tandirerung, dengan tegas meminta pihak terkait dihadirkan dalam RDP.
“Kalau tidak dihadirkan, kami akan keluar,” tegas Semuel.
Sementara itu, Semuel Eban Kalebu Mundi menilai SPPG sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan MBG harus hadir untuk memberikan penjelasan kepada DPRD.
Ketua DPRD Tana Toraja, Kendek Rante, kemudian menskorsing rapat sembari menunggu pihak SPPG dan sekolah hadir.
“Pihak SPPG sementara diperiksa di Polres Tana Toraja. Kalau pihak sekolah sudah sementara dalam perjalanan. Kita skors rapat sambil menunggu,” ujar Kendek.
Diketahui, ratusan siswa SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale sebelumnya mengalami keluhan seperti mual, sakit perut, sakit kepala hingga muntah dan mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di Makale.
Rekomendasi suspend terhadap SPPG Batupapan I menjadi salah satu bentuk respons DPRD untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan standar keamanan dan pengawasan yang lebih ketat.
DPRD juga diharapkan memastikan hasil pemeriksaan terhadap makanan, bahan baku serta proses pengolahan dan distribusi MBG menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
