KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Ketua Pengawal Demokrasi dan Konstitusi (PELEDAK), Dzaky Haedar, memberikan perhatian serius terhadap insiden yang dialami ratusan siswa SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale, Kabupaten Tana Toraja, yang mengalami mual, sakit kepala, sakit perut hingga muntah dan harus mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit, Kamis (3/9/2026).
Diketahui, sejumlah siswa menjalani perawatan di RSUD Lakipadada, RS Sinar Kasih Toraja dan RS Fatima Makale. Ruang UGD bahkan terlihat dipenuhi siswa dengan keluhan yang relatif serupa. Orang tua siswa juga berdatangan untuk memastikan kondisi anak mereka.
Dzaky meminta pemerintah segera memastikan penyebab kejadian tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin berspekulasi dan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Tetapi ketika terdapat siswa dalam jumlah besar yang mengalami gejala kesehatan secara bersamaan setelah mengonsumsi makanan di sekolah, ini adalah persoalan serius yang wajib segera diperiksa secara menyeluruh,” kata Dzaky Haedar kepada KATA-KITA.ID, Kamis (03/09/2026).
Menurut Dzaky, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut perlindungan anak, keamanan pangan, tata kelola program pemerintah dan pertanggungjawaban hukum.
Ia meminta pemerintah segera mengamankan dan memeriksa sisa makanan, bahan baku, air maupun sampel lain yang berkaitan dengan menu MBG yang dikonsumsi siswa.
“Sampel makanan harus diamankan dan diuji di laboratorium yang berwenang. Jangan sampai barang atau sampel yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses pemeriksaan justru hilang atau dibuang,” tegas Dzaky.
Dzaky menegaskan pemeriksaan tidak boleh berhenti pada makanan yang telah sampai di sekolah. Jika nantinya terbukti terdapat keterkaitan dengan program MBG, seluruh rantai penyediaan harus ditelusuri.
Mulai dari pengadaan bahan makanan, kualitas bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi yang dilakukan SPPG terkait harus diperiksa.
“Periksa semuanya. Mulai dari pengadaan bahan makanan, kualitas bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, penyimpanan, pengemasan, distribusi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa. Kalau ada pihak ketiga atau penyedia, periksa juga mekanisme kerja sama dan standar operasionalnya,” jelasnya.
Dzaky juga mengapresiasi langkah Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg dan Wakil Bupati Erianto Laso’ Paundanan yang turun langsung meninjau kondisi siswa di UGD RSUD Lakipadada.
Namun, menurutnya, respons pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan medis.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang turun langsung melihat kondisi para siswa. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan mengapa peristiwa ini terjadi. Jangan hanya menangani korban, tetapi penyebabnya juga harus dicari,” katanya.
Ia menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan siswa menjadi korban, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak sedang mencari kambing hitam. Yang kami dorong adalah pencarian fakta. Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, tentu harus ada pertanggungjawaban,” ujar Dzaky.
PELEDAK juga meminta pemerintah transparan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut, termasuk jumlah siswa yang terdampak, kondisi kesehatan mereka, hasil pemeriksaan medis, hasil uji laboratorium serta kesimpulan investigasi.
“Program pemerintah harus tetap tunduk pada hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan hanya karena berada dalam rangkaian program pemerintah. Kalau ditemukan unsur pelanggaran, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Meski demikian, Dzaky mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penghakiman sebelum hasil pemeriksaan resmi keluar.
“Kita harus objektif. Jangan menuduh tanpa bukti, tetapi jangan pula mengabaikan indikasi yang ada. Pemeriksaan harus berbasis fakta, bukan asumsi,” katanya.
PELEDAK menyatakan akan terus memantau perkembangan insiden tersebut dan siap mengambil langkah advokasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Melalui keterangan resminya, PELEDAK mendesak agar:
- Seluruh siswa terdampak mendapatkan penanganan medis secara maksimal dan tanpa diskriminasi.
- Segera dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian.
- Sisa makanan, bahan baku dan sampel terkait MBG diamankan serta diuji di laboratorium berwenang.
- Seluruh rantai penyediaan MBG diperiksa, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi.
- Hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik.
- Apabila ditemukan kelalaian atau unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
- Pelaksanaan MBG di Tana Toraja dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Dzaky menegaskan, PELEDAK mendukung program MBG sepanjang pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak.
“Makanan yang diberikan kepada anak harus dipastikan aman sebelum disebut bergizi. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak justru membahayakan mereka,” pungkasnya.
