KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – DPRD Tana Toraja merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera membentuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Tana Toraja atau wilayah terdekat.
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu poin yang disoroti DPRD dalam evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tana Toraja.
DPRD menilai keberadaan KPPG yang lebih dekat dengan wilayah pelaksanaan program penting untuk memperpendek rentang kendali pengawasan.
Dengan demikian, pemantauan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk proses pengolahan hingga distribusi makanan MBG, dapat dilakukan secara lebih dekat dan responsif.
Selain meminta pembentukan KPPG, DPRD Tana Toraja juga meminta BGN melibatkan Pemerintah Daerah maupun pihak eksternal dalam pengawasan proses pengolahan dan distribusi makanan MBG.
Pelibatan Pemerintah Daerah dinilai penting karena pemerintah berada langsung di wilayah pelaksanaan program sehingga dapat membantu melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
DPRD berharap penguatan sistem pengawasan tersebut tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi benar-benar diterapkan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kelayakan makanan.
Pengawasan yang lebih dekat dan melibatkan unsur daerah juga diharapkan dapat mempercepat respons apabila ditemukan persoalan dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan.
Rekomendasi tersebut sekaligus diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam memperbaiki sistem pengawasan program MBG di Tana Toraja, sehingga persoalan yang terjadi sebelumnya tidak kembali terulang.
