KATA-KITA.ID | MAKASSAR – Potongan video pidato Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang menyinggung aksi menanam pohon pisang di jalan rusak belakangan viral di media sosial. Potongan video tersebut memicu beragam tanggapan dan memunculkan anggapan bahwa gubernur antikritik.
Namun, jika disimak secara utuh, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pemaparan berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang berjalan, khususnya di sektor infrastruktur.
Sebelum menyampaikan pidatonya pada momentum Hari Jadi Kabupaten Maros, Gubernur Andi Sudirman terlebih dahulu menayangkan capaian dan program prioritas Pemprov Sulsel sejak kembali menjabat pada 2025. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan dan peningkatan jalan provinsi sepanjang 1.400 kilometer melalui skema multiyears yang ditargetkan rampung pada 2027.
Program tersebut disebut sebagai penanganan jalan terbesar yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Panjang jalan yang dikerjakan bahkan setara dengan jarak perjalanan darat Makassar–Gorontalo atau hampir dua kali panjang Tol Jakarta–Surabaya.
Selain pembangunan jalan, Pemprov Sulsel juga tengah merehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 163 ribu meter di 39 daerah irigasi yang diproyeksikan melayani sekitar 54 ribu hektare lahan pertanian.
Berbagai program strategis lainnya juga sedang berjalan, mulai dari pembangunan dua rumah sakit regional, layanan transportasi massal Trans Sulsel, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan perahu nelayan, program rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air siap minum (Arsinum), bantuan UMKM hingga pelayanan kesehatan bergerak ke wilayah kepulauan.
Menanggapi polemik yang berkembang, juru bicara pasangan Andi Sudirman Sulaiman -Fatmawati Rusdi (Andalan Hati), Irwan menilai masyarakat perlu melihat pernyataan gubernur secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial.
“Yang perlu dipahami adalah konteksnya. Pernyataan itu disampaikan setelah gubernur memaparkan program pembangunan yang sedang berjalan. Jangan hanya mengambil satu potongan kalimat lalu menyimpulkan seolah-olah beliau antikritik. Pemerintah justru sedang bekerja menyelesaikan persoalan jalan secara bertahap melalui program yang sudah terjadwal,” ujarnya.
Menurut Irwan, kritik dari masyarakat tetap penting sebagai bagian dari kontrol terhadap pemerintah. Namun, kritik juga harus dibangun berdasarkan informasi yang lengkap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
“Dalam era digital, potongan video sangat mudah viral. Karena itu masyarakat juga perlu bijak melihat konteks secara menyeluruh sebelum membentuk opini,” katanya.
Perdebatan mengenai potongan video tersebut menjadi pengingat bahwa penyajian informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan distorsi dan membentuk persepsi yang berbeda dari substansi sebenarnya.
Karena itu, media massa, pembuat konten, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menyampaikan dan mengonsumsi informasi secara utuh, berimbang, serta tidak menghilangkan konteks yang menjadi inti sebuah pernyataan.
