KATA-KITA.ID | ENREKANG – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Enrekang menyerukan pentingnya “Reformasi Jilid II” sebagai upaya menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat.
Seruan tersebut disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Enrekang, Muh. Rafly Suryatno, dalam pernyataan sikap yang menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, keterlibatan unsur militer di sektor sipil, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Rafly, semangat Reformasi 1998 yang lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh berhenti menjadi catatan sejarah semata, tetapi harus terus hidup sebagai instrumen kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Hari ini bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai persoalan yang menuntut keberanian moral seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan kebenaran. Semangat reformasi harus terus dijaga,” ujarnya, Rabu (17/06/2026).
Ia menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini masih menjadi perhatian serius. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya beban hidup masyarakat dinilai perlu mendapat respons yang lebih konkret dari pemerintah.
Menurutnya, apabila terdapat kebijakan yang berdampak terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat, pemerintah wajib memberikan penjelasan secara transparan sekaligus menghadirkan solusi yang berpihak kepada rakyat.
Selain persoalan ekonomi, IMM Enrekang juga menyoroti semakin menguatnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil. Rafly menegaskan bahwa Indonesia pasca reformasi telah memilih sistem demokrasi yang menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional.
Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil perlu dikaji secara kritis agar tidak mengurangi prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), IMM Enrekang menyatakan mendukung tujuan program tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengatasi persoalan gizi masyarakat. Namun, menurut Rafly, dukungan tersebut tidak berarti menutup ruang kritik terhadap pelaksanaannya.
Ia menilai program yang menggunakan anggaran besar harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Pemerintah juga diminta membuka ruang evaluasi terhadap berbagai kendala yang muncul di lapangan.
“Ketika pemerintah tidak mampu menjalankan program tersebut secara baik dan sesuai tujuan, maka evaluasi menyeluruh bahkan penghentian program perlu dipertimbangkan,” tegasnya.
Rafly menambahkan, kritik yang disampaikan mahasiswa bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian terhadap demokrasi dan masa depan bangsa.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran pemerintah membuka diri terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai belum berjalan optimal.
“Reformasi Jilid II bukan ajakan menciptakan instabilitas nasional, tetapi seruan untuk mengembalikan arah pemerintahan pada cita-cita reformasi, yakni demokrasi yang sehat, supremasi sipil, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat,” tutup Rafly.
