KATA-KITA.ID | TANA TORAJA – Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Fraksi Partai Golkar, Randan Sampetoding, mengecam dugaan praktik monopoli proyek oleh kontraktor tertentu dalam pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Tana Toraja.
Dalam percakapan di sebuah grup WhatsApp yang diperoleh redaksi, Randan menilai pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bersikap tegas terhadap kontraktor yang diduga tidak profesional dan merugikan keuangan negara.
“Bupati/Wakil Bupati dan APH mesti tegas menindak kontraktor yang nakal serta merugikan uang rakyat dan uang negara. Termasuk dinas, mulai dari kepala dinas, PPK, konsultan, dan pihak-pihak lain yang menangani proyek-proyek bermasalah,” tulis Randan.
Menurut Randan, sejumlah proyek pada tahun anggaran sebelumnya diduga dikerjakan oleh kontraktor yang sama, namun hasil pekerjaannya dinilai tidak memuaskan hingga berujung pada sanksi denda.
“Memang tidak ada kerja yang beres. Tahun lalu terlalu banyak pekerjaan dimonopoli, tidak ada yang beres. Semua kena denda, termasuk yang di Rumah Sakit Lakipadada,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontraktor yang, menurutnya, kembali memenangkan tender proyek meski sebelumnya mengerjakan proyek yang bermasalah.
“Baru-baru menang tender lagi. Tolong APH, orang seperti ini dipantau dan ditindak,” tegasnya.
Randan menambahkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, seluruh pihak seharusnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.
“Di tengah efisiensi anggaran seperti ini, semestinya anggaran yang ada digunakan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu,” katanya.
Ia mengaku heran jika di satu sisi pemerintah daerah mengeluhkan minimnya anggaran dan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, namun di sisi lain dugaan persoalan dalam pelaksanaan proyek justru tidak menjadi perhatian serius.
“Saya sangat heran ketika kita semua mengeluh dengan minimnya anggaran serta transfer dari pusat, tetapi di sisi lain Pemda, APH, termasuk kita semua justru terkesan menutup mata terhadap keadaan seperti itu,” ujarnya.
“Pokonya semua kontraktor yang kerja proyek disemua dinas harus diperiksa,” ketusnya.
Randan pun meminta aparat penegak hukum tidak menunggu adanya laporan masyarakat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Tolong Pak Kapolres dan Pak Kajari, yang seperti ini diperiksa. Jangan mesti tunggu ada yang melaporkan. Mesti responsif,” katanya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kapolres Tana Toraja AKBP Budi Hermawan menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan.
“Tabe, masih di luar kota. Saya perintahkan lidik pak,” tulis Kapolres.
