KATA-KITA.ID | TANA TORAJA— Komisi II DPRD Tana Toraja menggelar rapat bersama mitra kerja yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Satpol PP, serta para pengusaha SPBU guna menyamakan persepsi terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Rapat tersebut menegaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, terutama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta sektor pertanian.
Dalam kesepakatan rapat, pelaku home industri seperti usaha gilingan kopi, tepung, dan padi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi dengan menunjukkan surat pengantar atau rekomendasi dari Dinas Perindag. Sementara untuk penggunaan traktor dan alat mesin pertanian (alsintan), petani wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian.
Ketua Komisi II DPRD Tana Toraja, Samuel Tandirerung, menegaskan bahwa pengawasan harus diperketat agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“BBM bersubsidi ini harus benar-benar menyentuh masyarakat kecil dan sektor produktif. Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita ingin penyalurannya tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” tegas Samuel.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan pengusaha SPBU sangat penting untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan transparan.
“Kalau penyalurannya tepat, ini bisa menjadi penopang ekonomi daerah. UKM jalan, petani juga terbantu. Tujuan akhirnya tentu untuk mendorong kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Melalui penyamaan persepsi ini, Komisi II berharap kebijakan distribusi BBM bersubsidi di Tana Toraja dapat berjalan lebih terkontrol, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
